BOJONEGORO l Beritakilat.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Bojonegoro memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Meski sejumlah indikator keuangan menunjukkan hasil positif, Gerindra tetap menyampaikan sejumlah catatan evaluatif sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Maftukhan, dalam Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra menyampaikan penghargaan kepada Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro beserta seluruh jajaran pemerintah daerah atas kinerja yang telah dicapai selama tahun anggaran berjalan.
Gerindra menilai capaian pendapatan daerah tahun 2025 patut diapresiasi. Realisasi pendapatan daerah tercatat melampaui target yang telah ditetapkan, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini dinilai sebagai bukti adanya perbaikan dalam pengelolaan potensi pendapatan daerah.
Meski demikian, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Pemkab Bojonegoro didorong untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan baru melalui inovasi dan optimalisasi berbagai sektor ekonomi yang masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Di sisi belanja daerah, Gerindra menilai pelaksanaan APBD secara umum berjalan baik. Namun, mereka menyoroti masih perlunya penguatan penerapan anggaran berbasis kinerja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sinkronisasi antara perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, dan capaian indikator kinerja juga dinilai perlu ditingkatkan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, pengawasan terhadap proyek-proyek pembangunan fisik menjadi perhatian khusus. Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah memastikan setiap proyek yang dibiayai APBD memiliki kualitas yang baik, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Gerindra juga menekankan pentingnya mengakomodasi usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Menurut mereka, aspirasi dari tingkat desa harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan program pembangunan agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sorotan lain yang disampaikan adalah tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025. Di satu sisi, kondisi tersebut mencerminkan kemampuan pendapatan daerah yang cukup baik. Namun di sisi lain, tingginya SiLPA mengindikasikan bahwa penyerapan anggaran belum optimal. Karena itu, Gerindra meminta evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah sebagai bahan perbaikan pada penyusunan APBD tahun berikutnya.
Mengakhiri pandangannya, Fraksi Gerindra menyatakan menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Fraksi tersebut berharap berbagai catatan dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan Bojonegoro yang lebih maju, efektif, dan berkelanjutan.