BOJONEGORO l Betitakilat.id – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro memperkuat fungsi pengawasannya dengan menggelar serangkaian rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh program dan target pembangunan tahun 2026 dapat berjalan efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat kerja yang berlangsung pada Kamis (11/6/2026) tersebut dibagi dalam dua agenda utama. Pertama, pembahasan sinkronisasi program kerja tahun 2026 bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKP Cipta Karya), Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM), serta RSUD Kepohbaru.
Dalam forum tersebut, Komisi B melakukan pendalaman terhadap berbagai program strategis yang akan dijalankan masing-masing instansi. Sejumlah sektor prioritas menjadi perhatian, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sektor perdagangan dan usaha mikro, penataan kawasan permukiman, hingga penguatan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, menegaskan bahwa sinkronisasi program merupakan langkah penting untuk memastikan setiap kegiatan yang direncanakan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.
“Program yang disusun harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Bojonegoro secara optimal,” ujarnya.
Usai rapat pertama, Komisi B melanjutkan agenda pembahasan bersama Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri, PT BPR Bank Daerah Bojonegoro, dan PT GDK. Pembahasan difokuskan pada target kinerja, strategi pengembangan usaha, serta berbagai program yang diproyeksikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun mendatang.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, mengatakan bahwa rapat kerja tersebut juga menjadi sarana evaluasi terhadap kesiapan masing-masing instansi dan perusahaan daerah dalam merealisasikan program yang telah dirancang.
Menurutnya, keberhasilan pencapaian target pembangunan sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya, kualitas perencanaan, serta koordinasi yang solid antar lembaga.
“Perencanaan yang matang dan sinergi yang kuat menjadi faktor utama agar target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara maksimal,” tegasnya.
Komisi B juga menekankan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan antara perangkat daerah dan BUMD. Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci dalam memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan daya saing, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui berbagai program yang telah disiapkan untuk tahun 2026, DPRD Bojonegoro berharap seluruh OPD dan BUMD mampu menghadirkan hasil yang konkret bagi masyarakat. Mulai dari peningkatan kesejahteraan warga, penguatan sektor usaha dan ekonomi kerakyatan, hingga optimalisasi pendapatan daerah yang pada akhirnya mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Bojonegoro.