BOJONEGORO l Beritakilat.id – Polemik pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) Banjarsari hingga kini belum menemukan titik temu. Menyikapi kondisi tersebut, Komisi A DPRD Bojonegoro turun tangan dengan mempertemukan seluruh pihak terkait guna mencari solusi yang adil dan tidak merugikan masyarakat.
Dalam forum yang digelar bersama pemerintah desa, pengelola, serta pihak-pihak yang berkepentingan, sejumlah persoalan yang selama ini menjadi sumber perdebatan kembali mengemuka. Namun hingga pertemuan berakhir, belum tercapai kesepakatan final yang dapat diterima semua pihak.
Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro menegaskan bahwa lembaganya akan terus mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, penyelesaian polemik RPH Banjarsari harus mengedepankan kepentingan masyarakat, kepastian hukum, serta keberlangsungan layanan publik.
“Kami ingin mencari jalan tengah yang terbaik. Semua pihak harus diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya agar solusi yang dihasilkan benar-benar komprehensif,” ujarnya.
Komisi A juga meminta seluruh pihak menahan diri dan mengutamakan dialog agar permasalahan tidak semakin meluas. DPRD berkomitmen memfasilitasi komunikasi lanjutan sampai ditemukan kesepakatan yang dapat diterima bersama.
Sementara itu, berbagai masukan dan usulan dari peserta rapat akan menjadi bahan kajian sebelum langkah berikutnya diambil. DPRD berharap penyelesaian polemik RPH Banjarsari dapat segera dicapai sehingga aktivitas pelayanan dan perekonomian masyarakat tidak terganggu.
Hingga saat ini, Komisi A DPRD Bojonegoro masih terus mengupayakan mediasi dan komunikasi intensif dengan seluruh pihak terkait demi menemukan solusi terbaik atas polemik yang berlangsung.