BOJONEGORO l Beritakilat.id – Ratusan hingga ribuan karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai wilayah di Kabupaten Bojonegoro menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Bojonegoro, Senin (22/6/2026). Mereka datang menggunakan puluhan truk dan kendaraan minibus untuk menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan, massa menyerukan agar pemerintah tetap melanjutkan program yang dinilai menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Dalam orasinya, koordinator aksi menegaskan bahwa Program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Karena itu, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan program tersebut.
“Selamatkan Masa Depan Bangsa: Lanjutkan Program MBG, Bersihkan Program MBG dari Koruptor, dan Evaluasi Tata Kelola,” seru koordinator aksi di hadapan peserta demonstrasi.
Menurutnya, pemerintah harus fokus melakukan pengawasan dan pembenahan tata kelola agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menilai Program MBG memiliki peran penting dalam menekan angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
Dalam aksi damai itu, para peserta menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, mereka meminta Program MBG tetap dilanjutkan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat rentan dan masa depan generasi muda Indonesia.
Kedua, mereka mendesak aparat penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan, untuk mengusut tuntas segala bentuk dugaan penyimpangan maupun korupsi dalam pengelolaan program. Massa menegaskan bahwa program kesejahteraan rakyat harus terbebas dari praktik korupsi dan kepentingan pribadi.
Ketiga, mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG. Mulai dari rantai pasok bahan pangan, operasional dapur penyedia makanan atau SPPG, hingga standar kebersihan dan keamanan pangan harus diaudit secara komprehensif.
Keempat, mereka meminta adanya keterlibatan publik dalam pengawasan program. Masyarakat, akademisi, ahli gizi, dan mahasiswa dinilai perlu dilibatkan untuk memastikan distribusi makanan dan kualitas menu sesuai standar Angka Kecukupan Gizi (AKG).
Menanggapi tuntutan tersebut, anggota DPRD Bojonegoro, Mitto Atin, menyatakan siap memfasilitasi aspirasi para peserta aksi agar diteruskan kepada pihak pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa Program MBG memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi penerima manfaat tetapi juga bagi perekonomian masyarakat.
“Dengan adanya MBG, perekonomian rakyat bisa berputar. Karena bapak, ibu, dan saudara-saudara kita bisa bekerja di SPPG,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disambut positif oleh para peserta aksi. Setelah mendapatkan respons dari DPRD Bojonegoro, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib dan kembali ke daerah masing-masing.
Aksi damai ini menjadi bentuk dukungan sekaligus pengawalan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis agar tetap berjalan, transparan, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi generasi penerus bangsa.