BOJONEGORO I Beritakilat.id – Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro menyoroti sejumlah anomali yang ditemukan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Temuan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran berbagai program bantuan dan pengentasan kemiskinan apabila tidak segera dibenahi.
Dalam evaluasi yang dilakukan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, anggota Komisi C menegaskan bahwa kualitas data merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan sosial. Karena itu, proses pendataan dan verifikasi harus dilakukan secara akurat, transparan, serta profesional.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro menilai masih adanya data yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pendataan di lapangan. Menurutnya, kesalahan data dapat menyebabkan warga yang berhak justru tidak menerima bantuan, sementara mereka yang tidak memenuhi kriteria berpotensi masuk dalam daftar penerima.
“Data yang valid menjadi kunci agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran. Karena itu, proses pendataan harus dilakukan secara cermat dan profesional,” ujarnya.
Sorotan terhadap DTSEN muncul setelah pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi lanjutan terhadap data sosial ekonomi masyarakat. Dalam proses tersebut ditemukan sejumlah kejanggalan atau anomali yang memerlukan pengecekan ulang untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Temuan serupa juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan ground check DTSEN beberapa waktu terakhir.
Komisi C mendorong agar pemerintah daerah memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan OPD terkait dalam proses pemutakhiran data. Selain itu, petugas pendataan diharapkan mendapatkan pembekalan yang memadai agar mampu menghasilkan data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
DPRD juga menekankan bahwa pemutakhiran data kemiskinan tidak boleh sekadar menjadi kegiatan administratif. Data yang akurat harus mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara nyata sehingga dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan dan program kesejahteraan yang lebih efektif.
Dengan pendataan yang lebih akurat dan profesional, diharapkan berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.