Bojonegoro | beritakilat.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat upaya mitigasi bencana melalui penyusunan langkah-langkah strategis yang berbasis data, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem Tahun 2026yang digelar di Productive Room, Gedung Pemkab Bojonegoro, selama dua hari, Kamis (16/7/2026) hingga Jumat (17/7/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa Bojonegoro menghadapi berbagai tantangan ekologis dan geografis yang memerlukan kesiapsiagaan bersama. Beberapa di antaranya adalah potensi aktivitas Sesar Kendeng, ancaman bencana di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, dampak degradasi hutan, hingga perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem dan angin puting beliung.
Menurut Bupati, seluruh potensi risiko tersebut harus dipetakan secara komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan mitigasi. Hasil pemetaan nantinya menjadi acuan dalam penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) serta pembangunan infrastruktur kebencanaan yang didukung pemanfaatan teknologi.
“Pemetaan risiko harus menjadi dasar setiap langkah mitigasi. Mulai dari potensi Sesar Kendeng, wilayah sepanjang Bengawan Solo, hingga kawasan yang rawan cuaca ekstrem. Setelah pemetaan dilakukan secara menyeluruh, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi harus segera diperkuat,” ujar Bupati.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS) agar informasi kebencanaan dapat diterima masyarakat secara cepat dan tepat.
“Kita harus memaksimalkan seluruh perangkat yang ada di desa, mulai dari media sosial, sirene, hingga radio komunikasi, sehingga informasi dari BNPB maupun BMKG dapat segera diteruskan kepada masyarakat,” tambahnya.
Selain penguatan teknologi, Bupati meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempererat koordinasi dengan TNI, Polri, BPBD, serta relawan kebencanaan guna memastikan kesiapan sumber daya manusia dan peralatan, terutama untuk mendukung proses evakuasi saat terjadi bencana.
Mitigasi, lanjut Bupati, juga harus diarahkan pada upaya jangka panjang, seperti pencarian sumber air baru di wilayah rawan kekeringan, menjaga kesuburan lahan pertanian, serta mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap kawasan industri minyak dan gas bumi (migas), khususnya di wilayah Ring 1.
“FGD ini harus menghasilkan rumusan yang konkret dan dapat diimplementasikan. Kita perlu memperkuat kolaborasi dengan BMKG dan BNPB agar dokumen rencana kontingensi benar-benar menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro Heru Wicaksi menjelaskan bahwa penyusunan dokumen rencana kontingensi merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana yang lebih terstruktur dan terukur.
Menurutnya, dokumen tersebut tidak hanya menjadi kelengkapan administrasi, tetapi juga menjadi panduan operasional yang mengatur peran setiap pihak saat kondisi darurat terjadi.
“Dokumen kontingensi ini bukan sekadar lembaran kertas, melainkan komitmen bersama yang memuat pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan langkah penanganan secara jelas ketika status kedaruratan ditetapkan,” tegas Heru.