Diduga Minim Transparansi, Proyek U-Ditch di Kepohbaru Disorot Warga: Saluran Baru Dinilai Lebih Tinggi dari Drainase Lama

BOJONEGORO l Beritakilat.id – Pelaksanaan proyek pemasangan U-Ditch atau saluran drainase beton di ruas Jalan Kepohbaru–Karan, tepatnya di Dusun Kaligawe, Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah temuan di lapangan memunculkan pertanyaan terkait transparansi proyek, kualitas pekerjaan, hingga fungsi pengawasan selama pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan pada Selasa (9/6/2026), di lokasi pekerjaan tidak terlihat adanya papan informasi proyek yang umumnya dipasang sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik. Ketiadaan papan tersebut membuat masyarakat tidak dapat mengetahui secara pasti sumber anggaran, nilai kontrak, volume pekerjaan, pelaksana kegiatan, maupun jangka waktu pelaksanaan proyek.

Dari informasi yang beredar di lapangan, pekerjaan tersebut diduga merupakan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2026 melalui Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro. Namun demikian, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi dari instansi terkait mengingat tidak adanya identitas proyek yang dapat diverifikasi secara langsung di lokasi pekerjaan.

Selain persoalan transparansi, sejumlah pihak juga menyoroti kondisi fisik pekerjaan. Secara visual, terdapat dugaan ketidaksesuaian pada pekerjaan rabat beton penunjang pemasangan U-Ditch. Beberapa bagian dinilai kurang maksimal dari sisi lebar maupun ketebalan pekerjaan. Temuan tersebut masih memerlukan pemeriksaan teknis lebih lanjut guna memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi yang telah direncanakan.

Tidak hanya itu, sejumlah pekerja yang berada di lokasi juga terlihat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap sebagaimana standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang lazim diterapkan pada pekerjaan konstruksi. Kondisi ini menimbulkan perhatian karena aspek keselamatan kerja merupakan bagian penting dalam setiap pelaksanaan proyek infrastruktur.

Sorotan juga datang dari warga sekitar. Seorang warga berinisial YN mengaku mempertanyakan hasil pemasangan saluran yang menurutnya tidak sejajar dengan drainase lama yang sudah ada sebelumnya.

“Lawong masang sing anyar kok malah luwih duwur sing lawas. Opo banyu iso mili? Sakjane dipadhakke utawa digawe luwih ngisor ben rata. Pasangane yo ben kuat lan apik,” ujarnya.

Menurut YN, saluran baru terlihat lebih tinggi dibandingkan saluran lama sehingga dikhawatirkan dapat menghambat aliran air. Ia berharap pemasangan dilakukan dengan memperhatikan elevasi saluran agar fungsi drainase dapat berjalan optimal dan konstruksi memiliki daya tahan yang baik.

Di sisi lain, masyarakat juga mempertanyakan keberadaan tenaga pengawas maupun konsultan pengawas proyek. Berdasarkan pengamatan di lapangan saat pekerjaan berlangsung, tidak terlihat adanya pihak yang melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses pemasangan U-Ditch.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana fungsi pengendalian mutu dijalankan untuk memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, volume yang direncanakan, serta standar kualitas konstruksi yang berlaku.

“Kalau benar proyek ini menggunakan anggaran daerah, pengawasannya harus dilakukan secara maksimal. Masyarakat berhak mengetahui kualitas pekerjaan dan bagaimana anggaran publik digunakan,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Masyarakat berharap Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro segera melakukan pengecekan lapangan secara menyeluruh guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Hingga berita ini ditulis, pihak pelaksana pekerjaan maupun Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro belum memberikan keterangan resmi terkait temuan dan keluhan warga tersebut.

Warga berharap adanya keterbukaan informasi, evaluasi teknis, serta pengawasan yang lebih optimal agar setiap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran publik benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta dilaksanakan sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *