BOJONEGORO I Beritakilat.id –
Rapat kerja antara Komisi D DPRD Bojonegoro dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPU PKP CK) menghadirkan pembahasan serius terkait arah pembangunan daerah. Tidak sekadar mengejar progres fisik, forum ini menyoroti dampak sosial, transparansi, hingga keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Dipimpin oleh Imam Sholikin, rapat berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan kritis dari anggota dewan. Salah satu isu utama yang mengemuka adalah rencana pengembangan pasar dengan konsep modern yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Kepala DPU PKP CK, Satito Hadi, menegaskan bahwa proyek-proyek yang dirancang memiliki dampak luas, bahkan berpotensi menjadi sorotan di tingkat nasional. Ia mengingatkan agar setiap tahapan pembangunan dilakukan secara matang, terutama dalam proses lelang dan relokasi pedagang.
“Pembangunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat. Jangan sampai proyek berjalan, tetapi pedagang justru dirugikan,” tegasnya.
Sementara itu, Tohari menyebutkan bahwa kapasitas pasar direncanakan mampu menampung sekitar 550 pedagang. Ia menekankan pentingnya skema penataan yang jelas agar seluruh pelaku usaha dapat terakomodasi tanpa menimbulkan konflik di lapangan.
Sorotan kritis juga datang dari Jumarianto yang menilai laporan proyek masih perlu diperjelas. Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar publik dapat mengetahui sejauh mana progres pembangunan, termasuk jumlah proyek yang telah dilelang dan realisasinya.
“Kami butuh data yang rinci dan terbuka. Dengan begitu, pengawasan bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Menutup rapat, Imam Sholikin menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Ia berharap seluruh program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga Bojonegoro.
“Pembangunan bukan sekadar proyek, tetapi bentuk pengabdian yang harus membawa kebaikan dan keberkahan bagi masyarakat,” pungkasnya.