BOJONEGORO l Beritakilat.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan keseriusan penuh dalam mendukung program nasional penguatan ekonomi desa melalui percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Bupati bersama Wakil Panglima TNI meninjau langsung kesiapan operasional KDKMP di Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Selasa (12/5/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pengecekan kesiapan peluncuran serentak 1.061 KDKMP di seluruh Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Mei mendatang.
Sebelum tiba di Bojonegoro, rombongan lebih dahulu melakukan peninjauan di Kabupaten Nganjuk. Hadir pula dalam agenda tersebut Menteri Koperasi , Direktur , Pangdam V/Brawijaya, Irjen TNI, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, serta sejumlah kepala daerah dan jajaran TNI dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Dalam peninjauan tersebut, Wakil Panglima TNI mengapresiasi progres pembangunan KDKMP di Bojonegoro yang dinilai sangat cepat dan signifikan. Berdasarkan paparan Kodim 0813 Bojonegoro, pembangunan koperasi telah mencapai 396 titik dari target 430 desa atau sekitar 92,9 persen. Dari jumlah itu, sebanyak 160 titik telah selesai sepenuhnya dan siap dioperasikan.
Pada tahap peluncuran perdana nanti, sebanyak 85 gerai koperasi di 22 kecamatan akan mulai beroperasi. Penentuan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, kesiapan infrastruktur, hingga tingkat kerawanan bencana yang rendah.
Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, , menegaskan bahwa KDKMP tidak sekadar menjadi tempat jual beli, melainkan pusat penggerak ekonomi desa. Koperasi akan menggandeng UMKM lokal untuk memasok produk unggulan desa, sekaligus mengintegrasikan distribusi komoditas pangan seperti padi, jagung, dan kedelai melalui BUMD pangan.
“KDKMP akan berkomitmen menyerap hasil pertanian masyarakat dengan harga kompetitif sehingga petani memiliki kepastian pasar,” ujarnya.
Sementara itu, Jenderal Tandyo menekankan pentingnya kesiapan operasional agar peluncuran nasional berjalan tanpa hambatan teknis maupun distribusi. Ia memastikan TNI siap membantu koordinasi distribusi dari pusat hingga daerah, termasuk bersama Bulog dan pihak terkait lainnya.
“Orientasi utama kami memastikan operasional berjalan lancar tanpa kendala teknis di lapangan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa selama tiga tahun pertama, pengelolaan KDKMP akan menggunakan sistem manajemen komando guna menjaga stabilitas bisnis sebelum nantinya dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa.
Setiap unit koperasi nantinya akan dikelola oleh 18 personel yang terdiri dari satu manajer, empat tenaga ahli pangan, dan 13 tenaga lokal desa yang telah mendapat pelatihan khusus.
Selain menjadi pusat distribusi kebutuhan masyarakat, KDKMP juga diproyeksikan sebagai rumah bagi produk UMKM desa dan penghubung ekonomi desa dengan pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital serta e-commerce.
Bupati menegaskan komitmen penuh Pemkab Bojonegoro dalam mendukung keberhasilan program tersebut, termasuk melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi.
“Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk memasarkan produk unggulan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga,” ungkapnya.
Di sisi lain, menyebut pembangunan gerai koperasi merupakan bagian dari percepatan pembangunan nasional yang telah mendapat dukungan regulasi dan anggaran khusus dari pemerintah pusat. Ia meminta pemerintah daerah mempercepat penyediaan lahan dan pembangunan fisik agar operasional koperasi berjalan maksimal.
Sedangkan Menteri Koperasi menegaskan KDKMP akan diarahkan menjadi off-taker berbagai produk unggulan desa. Setiap daerah diminta memetakan potensi lokal agar koperasi mampu menyerap hasil produksi masyarakat secara optimal.
Pemerintah juga memastikan tenaga kerja pengelola koperasi diprioritaskan berasal dari desa setempat guna membuka lapangan kerja baru dan mendorong pemerataan ekonomi pedesaan.
Melalui percepatan operasional KDKMP, pemerintah berharap tercipta ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri, produktif, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.