BOJONEGORO l Beritakilat.id – Polemik terkait operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Brangkal tiga / Semilir kembali mencuat ke publik. Setelah sebelumnya ramai diperbincangkan akibat dugaan pembuangan sampah ke aliran sungai, kini warga kembali mengeluhkan persoalan sanitasi yang disebut semakin meresahkan.
Sejumlah warga di sekitar lokasi mengaku terganggu oleh bau tidak sedap yang diduga berasal dari pengelolaan limbah dan sampah dapur SPPG. Aroma menyengat yang disebut menyerupai bau limbah toilet itu diklaim muncul hampir setiap hari dan mengganggu aktivitas masyarakat.
“Saya sudah tidak tahan dengan baunya. Sangat menyengat seperti bau WC dan terasa sampai ke rumah,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Keluhan tersebut memunculkan kekhawatiran baru terkait standar kebersihan dan pengelolaan sanitasi di lingkungan dapur penyedia makanan program pemenuhan gizi tersebut. Apalagi, fasilitas itu berkaitan langsung dengan pengolahan serta distribusi makanan kepada masyarakat penerima manfaat.
Tak hanya soal bau dan limbah, publik kini juga mempertanyakan kelengkapan dokumen operasional SPPG Brangkal Semilir, khususnya terkait kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut merupakan syarat penting bagi usaha atau fasilitas pengolahan makanan untuk memastikan standar kebersihan, keamanan pangan, dan sanitasi lingkungan terpenuhi sesuai ketentuan.
Masyarakat menilai keberadaan SLHS semestinya dapat dibuktikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab kepada publik. Terlebih, program pemenuhan gizi berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat sehingga pengelolaannya harus benar-benar memenuhi standar kesehatan lingkungan.
Sorotan ini memunculkan desakan agar Badan Gizi Nasional (BGN) bersama dinas terkait segera turun tangan melakukan inspeksi lapangan dan audit menyeluruh. Pemeriksaan dinilai perlu mencakup sistem pengelolaan limbah, sanitasi dapur, kelayakan lingkungan, hingga legalitas operasional yang dimiliki pihak pengelola.
Warga berharap persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas. Selain demi menjaga kualitas layanan pemenuhan gizi, langkah tegas juga dianggap penting untuk memastikan operasional dapur berjalan sesuai standar kesehatan, kebersihan, dan keselamatan lingkungan.
Apabila nantinya ditemukan pelanggaran administratif maupun kelalaian dalam pengelolaan sanitasi, masyarakat meminta adanya evaluasi dan tindakan tegas dari pihak berwenang agar persoalan serupa tidak terus berulang.