PJI Soroti Perlindungan Wartawan Investigasi: Pers Bukan Musuh, Melainkan Pengawal Kepentingan Publik

IMG 20261119 WA0256

SURABAYA | Beritakilat.id – Kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Melalui fungsi kontrol sosial, pers memiliki tanggung jawab mengungkap fakta, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyuarakan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Namun, menjalankan tugas jurnalistik, khususnya investigasi, bukan tanpa risiko. Wartawan kerap berhadapan dengan tekanan, intimidasi, bahkan ancaman kriminalisasi ketika pemberitaannya menyentuh kepentingan pihak-pihak tertentu.

Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Hartanto Boechori, melalui tajuk utama bertajuk “Pers Investigasi dan UU Pers.”

Dalam tulisannya, Hartanto menegaskan bahwa pers seharusnya dipandang sebagai sahabat masyarakat, bukan musuh bagi pihak-pihak yang merasa terganggu oleh pemberitaan kritis.

Artikel tersebut pertama kali ditulis pada 2004, kemudian diperkaya dengan sejumlah data pada 2011. Meski telah berusia lebih dari dua dekade, Hartanto menilai substansi tulisan itu masih relevan dengan kondisi dunia jurnalistik saat ini.

Pers Memiliki Tanggung Jawab Mengawal Kepentingan Publik,

Hartanto mengingatkan bahwa fungsi pers tidak sebatas menyampaikan informasi kepada masyarakat. Lebih dari itu, pers memiliki tanggung jawab menjalankan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Hal tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Sementara Pasal 6 mengamanatkan pers untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap persoalan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Menurut Hartanto, keberadaan pers sangat penting karena masyarakat tidak selalu dapat mengetahui seluruh peristiwa dan persoalan yang terjadi di lingkungan pemerintahan maupun kehidupan sosial.

Di sinilah pers berperan sebagai mata dan telinga publik, melalui pemberitaan yang berdasarkan fakta, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jurnalisme Investigasi Tidak Boleh Dibungkam,

Dalam tajuk tersebut, Hartanto juga menyoroti beratnya tanggung jawab wartawan investigasi.

Menurutnya, mengungkap sebuah persoalan membutuhkan kecermatan, keberanian, ketekunan, kemampuan intelektual, serta proses pengumpulan dan verifikasi data yang tidak sederhana.

Wartawan harus mampu menggali informasi, memeriksa dokumen, meminta keterangan narasumber, serta memberikan ruang konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

Proses tersebut membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Di sisi lain, wartawan juga harus siap menghadapi berbagai risiko ketika hasil investigasinya menyentuh kepentingan tertentu.

Ancaman, intimidasi, tekanan, hingga kekerasan merupakan persoalan serius yang dapat mengganggu kemerdekaan pers.

Hartanto menilai perlindungan terhadap wartawan harus menjadi perhatian bersama. Sebab, ketika wartawan mengalami intimidasi karena menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, dampaknya bukan hanya terhadap individu wartawan, tetapi juga terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Kriminalisasi Menjadi Ancaman bagi Kebebasan Pers,

Hartanto turut mengangkat pengalaman kasus hukum yang pernah menimpa seorang wartawan di Surabaya setelah melakukan investigasi terhadap persoalan sebuah yayasan.

Dalam catatan yang disampaikan Hartanto, wartawan tersebut pernah menjalani penahanan selama 89 hari dan menghadapi 15 kali persidangan.

Pada 28 Maret 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan bebas murni atau *vrijspraak*. Jaksa kemudian mengajukan kasasi, tetapi permohonan tersebut akhirnya ditolak sehingga putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu contoh beratnya konsekuensi yang dapat dihadapi wartawan ketika menjalankan fungsi jurnalistik.

Hartanto menegaskan, wartawan memang tidak kebal hukum. Namun, proses hukum juga tidak boleh dijadikan alat untuk menekan, mengintimidasi, atau membungkam pers.

Setiap persoalan yang berkaitan dengan produk jurnalistik perlu diselesaikan dengan memperhatikan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Pers, termasuk peran Dewan Pers, hak jawab, dan hak koreksi.

UU Pers Harus Dipahami Aparat Penegak Hukum,

Persoalan lain yang menjadi perhatian Hartanto adalah kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pemberitaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan jaminan kemerdekaan pers. Pasal 4 menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, sedangkan Pasal 8 menyebutkan bahwa wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya.

Menurut Hartanto, aparat penegak hukum perlu memahami karakteristik pekerjaan jurnalistik agar penanganan perkara yang berkaitan dengan pemberitaan tidak menimbulkan kesalahan penerapan hukum.

Dewan Pers juga memiliki peran penting dalam menilai persoalan pemberitaan dan dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik sesuai kewenangannya.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa pers harus mengedepankan mekanisme yang tepat, proporsional, serta tetap menghormati kemerdekaan pers dan hak pihak yang merasa dirugikan.

Perlindungan hukum bukan berarti memberikan kekebalan kepada wartawan, melainkan memastikan profesi jurnalistik dapat dijalankan secara independen dan bertanggung jawab.

Pers Merupakan Pilar Penting Demokrasi,

Lebih lanjut, Hartanto mengingatkan bahwa pers memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan kehidupan demokrasi.

Melalui pemberitaan yang kritis dan independen, masyarakat dapat mengetahui berbagai kebijakan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyampaikan aspirasi terhadap persoalan yang terjadi.

Namun, kemerdekaan pers juga harus disertai tanggung jawab profesional.

Wartawan wajib melakukan verifikasi, konfirmasi, menjaga keberimbangan, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Sebaliknya, pihak yang menjadi objek pemberitaan juga harus menghormati kerja jurnalistik dan menggunakan mekanisme hak jawab maupun hak koreksi apabila merasa dirugikan.

Kritik terhadap pers merupakan hal yang wajar. Namun, intimidasi dan kekerasan bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan perbedaan.

### Jangan Bungkam Pers yang Memperjuangkan Kebenaran

Menutup tajuknya, Hartanto menegaskan bahwa pers investigasi bukan bertujuan menjatuhkan seseorang atau merusak nama baik lembaga tertentu.

Pers bekerja untuk mengungkap fakta, menyampaikan informasi, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Karena itu, keberadaan wartawan yang kritis seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dalam kehidupan demokrasi.

Negara membutuhkan pers yang independen. Masyarakat membutuhkan informasi yang benar. Demokrasi membutuhkan kebebasan pers yang disertai tanggung jawab.

“Pers investigasi bukan musuh masyarakat. Pers adalah sahabat publik ketika bekerja berdasarkan fakta, menjunjung tinggi etika jurnalistik, dan berani memperjuangkan kepentingan umum.”

Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan pers harus terus dijaga. Sebab, ketika pers dibungkam, masyarakat juga berpotensi kehilangan haknya untuk mengetahui kebenaran.

Hartanto Boechori,
Wartawan Utama
Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI)