TUBAN l Beritakilat.id – Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di SPBU 5462302, Desa Leran Wetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, kini menjadi sorotan. Dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi memunculkan pertanyaan serius: apakah BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan bisnis? Senin (2/11/2026).

Dugaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Sebab, solar subsidi merupakan salah satu bentuk intervensi negara untuk membantu masyarakat dan sektor usaha tertentu yang membutuhkan bahan bakar dengan harga terjangkau.
Apabila benar terjadi penyalahgunaan, dampaknya bukan hanya menyangkut tata kelola distribusi BBM, tetapi juga berpotensi merugikan petani, nelayan, dan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan solar untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
MODUS PENGISIAN BERULANG PERLU DIUSUT
Informasi dan dugaan yang berkembang di lapangan menyebutkan adanya aktivitas pengisian solar subsidi secara berulang menggunakan jerigen maupun kendaraan yang diduga dimodifikasi.
Pola pengisian tersebut perlu diperiksa secara serius. Apakah setiap pembelian telah dilengkapi dokumen dan rekomendasi yang dipersyaratkan? Apakah volume pembelian sesuai dengan kebutuhan konsumen yang berhak? Siapa saja pihak yang menerima dan mengangkut BBM tersebut?
Pertanyaan ini harus dijawab melalui pemeriksaan langsung, bukan sekadar penjelasan administratif.
Jika ditemukan adanya praktik penimbunan, pengalihan, atau penjualan kembali solar subsidi secara ilegal, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
JANGAN SAMPAI HAK PETANI DAN NELAYAN DIKALAHKAN KEPENTINGAN BISNIS
Ironis apabila masyarakat kecil harus kesulitan mendapatkan solar untuk bekerja, sementara di sisi lain muncul dugaan adanya pengisian BBM subsidi dalam jumlah besar oleh pihak-pihak tertentu.
Petani membutuhkan solar untuk menggerakkan mesin pertanian dan menunjang kegiatan produksi. Nelayan membutuhkan bahan bakar agar dapat melaut mencari ikan demi menghidupi keluarganya.
Subsidi yang berasal dari anggaran negara seharusnya memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
Seorang tokoh masyarakat setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan keprihatinannya terhadap dugaan penyalahgunaan solar subsidi tersebut.
“Kalau memang ada penyalahgunaan, harus segera ditindak. Jangan sampai petani dan nelayan yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan mendapatkan solar, sementara pihak lain diduga memanfaatkannya untuk mencari keuntungan,” ungkapnya.
PERTAMINA JANGAN HANYA MENUNGGU LAPORAN, PERIKSA LANGSUNG!
Mencuatnya dugaan tersebut menjadi ujian bagi pengawasan distribusi BBM bersubsidi, khususnya di SPBU 5462302 Leran Wetan.
Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas diminta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas penyaluran solar subsidi di SPBU tersebut.
Pemeriksaan setidaknya perlu mencakup:
1. Rekapitulasi penyaluran dan kuota solar subsidi.
2. Data transaksi pembelian serta identitas konsumen.
3. Rekaman CCTV aktivitas pengisian BBM.
4. Dokumen surat rekomendasi pembelian menggunakan jerigen.
5. Aktivitas kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang.
6. Dugaan adanya penimbunan atau penjualan kembali solar subsidi.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah seluruh aktivitas penyaluran telah sesuai ketentuan atau terdapat indikasi penyimpangan yang melibatkan pihak tertentu.
Jika terbukti terjadi pelanggaran, Pertamina harus menjatuhkan sanksi administratif sesuai ketentuan kerja sama dan regulasi yang berlaku. Apabila ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan.
APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA TURUN TANGAN
Persoalan ini juga menjadi perhatian bagi Polres Tuban dan aparat penegak hukum lainnya.
Penelusuran tidak cukup hanya berhenti pada aktivitas pengisian di SPBU. Jika terdapat bukti awal penyalahgunaan, rantai distribusi BBM perlu ditelusuri untuk mengetahui asal, tujuan, penerima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah mengatur sanksi pidana bagi penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi pemerintah. Ancaman pidananya dapat mencapai enam tahun penjara dan denda sesuai ketentuan pidana yang berlaku.
Artinya, penyalahgunaan BBM subsidi bukan persoalan ringan yang dapat dibiarkan tanpa pemeriksaan.
PUBLIK MENUNGGU: ADA APA DENGAN SPBU 5462302 LERAN WETAN?
Kini masyarakat menunggu jawaban dan tindakan nyata dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan.
Apakah dugaan pengisian berulang tersebut sesuai prosedur? Apakah seluruh konsumen solar subsidi telah memenuhi persyaratan? Adakah indikasi penyaluran kepada pihak yang tidak berhak?
Semua pertanyaan itu harus dijawab berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan sampai subsidi negara yang seharusnya membantu kehidupan masyarakat kecil justru menjadi celah keuntungan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
RUANG KLARIFIKASI DAN HAK JAWAB
Redaksi Media Berita Kilat.id memberikan kesempatan kepada pengelola SPBU 5462302 Leran Wetan, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab.
Redaksi tetap menjunjung tinggi prinsip verifikasi, keberimbangan, dan praduga tidak bersalah sesuai Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
Pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap distribusi subsidi negara agar tepat sasaran, transparan, dan tidak disalahgunakan.












