LAMONGAN | Beritakilat.id – Kasus dugaan hubungan pribadi yang melibatkan seorang oknum anggota Polri dengan kepala desa perempuan asal Kabupaten Lamongan menjadi sorotan publik. Peristiwa penggerebekan di sebuah hotel di Kota Batu, Sabtu dini hari (7/11/2026), kini berbuntut pemeriksaan pidana dan dugaan pelanggaran kode etik kepolisian.
Oknum polisi berinisial IGS disebut bertugas sebagai Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar, Surabaya. Sementara perempuan berinisial AE diketahui menjabat sebagai Kepala Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan.
Penggerebekan tersebut bermula dari kecurigaan istri sah IGS terhadap aktivitas suaminya. Dengan meminta bantuan kepolisian, istri yang bersangkutan kemudian melakukan pengecekan terhadap sebuah kamar hotel di Kota Batu.
Persoalan ini tidak hanya menjadi perbincangan di media sosial, tetapi juga telah masuk dalam penanganan aparat kepolisian.
Polres Batu membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan anggota Polri. Penanganan dilakukan melalui Satres PPA dan PPO dengan melibatkan Propam Polres Batu.
Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan membenarkan bahwa IGS sedang menjalani pemeriksaan oleh Bidpropam Polrestabes Surabaya terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi.
Artinya, persoalan tersebut kini memiliki dua jalur penanganan, yakni pemeriksaan dugaan tindak pidana di Polres Batu dan pemeriksaan etik oleh Propam Polrestabes Surabaya.
Di sisi lain, AE disebut telah menunjuk kuasa hukum dan berencana memberikan keterangan lebih lanjut.
Jangan Berhenti pada Penggerebekan, Publik Menunggu Ketegasan.
Kasus ini seharusnya tidak berhenti sebatas viralnya video atau cerita penggerebekan di hotel. Ada persoalan serius yang perlu dijelaskan secara terbuka, terutama menyangkut dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota Polri yang memiliki jabatan dalam institusi penegak hukum.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana tanggung jawab seorang kepala desa dalam menjaga kepercayaan masyarakat yang telah memberikan amanah kepadanya.
Jika dugaan pelanggaran terbukti, penindakan harus dilakukan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu.
Pihak Propam Polri dituntut bekerja profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga perlu mencermati persoalan ini sesuai kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.
Jabatan bukanlah tameng dari pemeriksaan hukum. Seragam bukan alasan untuk kebal terhadap aturan.
Namun demikian, seluruh pihak tetap harus dihormati asas praduga tak bersalah. Kesimpulan mengenai dugaan kesalahan masing-masing pihak harus menunggu hasil pemeriksaan dan proses hukum yang sah.
Masyarakat kini menunggu jawaban: sejauh mana pemeriksaan terhadap oknum anggota polisi tersebut, bagaimana tindak lanjut terhadap kepala desa yang bersangkutan, dan apakah penanganan kasus ini benar-benar berjalan tanpa pandang bulu?
Jangan sampai kasus ini hanya ramai ketika menjadi viral, tetapi kehilangan ketegasan ketika memasuki proses penanganan.












