BOJONEGORO l Beritakilat.id – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahap pembahasan di DPRD. Dalam rapat paripurna, Rabu (21/10/2026), Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan nota penjelasan dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp4,49 triliun dan belanja mencapai Rp5,08 triliun.
Besarnya belanja yang direncanakan tersebut menyisakan defisit anggaran sebesar Rp594,88 miliar. Kondisi ini menjadi salah satu poin penting yang perlu dicermati dalam pembahasan APBD, terutama terkait sumber pembiayaan, prioritas belanja, serta dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut juga membahas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD serta penandatanganan nota persetujuan bersama terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Pendapatan Rp4,49 Triliun, Belanja Lebih dari Rp5 Triliun
Dalam pemaparannya, Bupati Setyo Wahono menjelaskan bahwa penyusunan rancangan APBD 2027 mengacu pada sejumlah indikator ekonomi makro yang menjadi sasaran pembangunan Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah daerah menargetkan inflasi sebesar 2,46 persen, tingkat pengangguran terbuka 4 persen, angka kemiskinan 9,8 persen, serta rasio gini 0,2.
Sementara itu, postur rancangan APBD 2027 yang disampaikan dalam rapat paripurna meliputi:
– Pendapatan daerah: Rp4.490.688.127.449.
– Belanja daerah: Rp5.085.570.107.147.
– Defisit anggaran: Rp594.881.979.698.
– Penerimaan pembiayaan: Rp794.881.979.698.
– Pengeluaran pembiayaan:Rp200 miliar.
– Pembiayaan netto: Rp594.881.979.698.
Berdasarkan angka tersebut, defisit direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama, yakni Rp594,88 miliar.
Meski secara perhitungan pembiayaan dirancang untuk menutup defisit, substansi APBD tetap perlu dicermati secara menyeluruh. Kejelasan sumber pembiayaan, ketepatan alokasi belanja, dan efektivitas program menjadi faktor penting untuk memastikan anggaran daerah dikelola secara terukur dan bertanggung jawab.
Dengan nilai belanja yang mencapai lebih dari Rp5 triliun, masyarakat tentu berharap setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, hingga penanggulangan kemiskinan.
DPRD Punya Peran Penting Mengawal Anggaran
Setelah penyampaian nota penjelasan Bupati, rapat paripurna dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2027.
Tahapan ini menjadi kesempatan bagi masing-masing fraksi untuk menyampaikan masukan, pertanyaan, dan catatan terhadap kebijakan anggaran yang diusulkan pemerintah daerah.
Pembahasan tersebut diharapkan tidak hanya berfokus pada besaran anggaran, tetapi juga menyentuh ketepatan sasaran program, skala prioritas pembangunan, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Transparansi dan pengawasan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan APBD. Pemerintah daerah bersama DPRD perlu memastikan bahwa program yang direncanakan memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sesuai kebutuhan masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah target pembangunan dan tantangan ekonomi daerah, kualitas belanja menjadi sama pentingnya dengan besarnya anggaran yang disediakan.
Perlindungan Perempuan dan Anak Tak Boleh Berhenti di Atas Kertas
Selain membahas rancangan anggaran, rapat paripurna turut menyoroti penguatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari kemajuan infrastruktur maupun pembangunan fisik. Pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan, juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan, memberikan perlindungan hukum, serta memastikan korban memperoleh pendampingan dan layanan yang dibutuhkan.
Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada pelaksanaannya. Peraturan harus diikuti dengan program yang jelas, layanan pengaduan yang mudah diakses, pendampingan korban, koordinasi antarlembaga, serta dukungan anggaran yang memadai.
Setyo Wahono menginstruksikan jajaran terkait agar menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan, memperluas sosialisasi kepada masyarakat, dan memastikan kebutuhan anggaran program perlindungan tersebut terakomodasi dalam APBD.
Dengan langkah tersebut, kebijakan perlindungan perempuan dan anak diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen regulasi, tetapi benar-benar hadir memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan bagi masyarakat.
0Anggaran Besar Harus Berbanding Lurus dengan Manfaat
Pembahasan Raperda APBD 2027 dan penguatan regulasi perlindungan perempuan serta anak menjadi dua agenda penting dalam rapat paripurna DPRD Bojonegoro.
Di satu sisi, pemerintah daerah harus menjaga kesinambungan pembangunan dan memastikan pembiayaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, kebijakan yang disusun juga harus menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam pelayanan dasar, kesejahteraan, dan perlindungan hukum.
Dengan proyeksi belanja Rp5,08 triliun dan defisit Rp594,88 miliar, keterbukaan informasi serta pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi semakin penting.
Publik berharap pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif mampu menghasilkan APBD yang tidak hanya seimbang secara perhitungan fiskal, tetapi juga tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan APBD 2027 tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya nilai anggaran, melainkan oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan, memperkuat perlindungan warga, dan mendorong pembangunan Kabupaten Bojonegoro secara berkelanjutan menuju daerah yang bahagia, makmur, dan membanggakan.












