BOJONEGORO | Beritakilat.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam ajang High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TPAKD Jawa Timur Tahun 2026, Bojonegoro berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus atas kinerja di bidang digitalisasi transaksi pemerintah, optimalisasi pajak daerah, hingga dukungan terhadap kelancaran mobilitas masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Tiga penghargaan yang diraih bukan sekadar pencapaian seremonial, melainkan bentuk pengakuan atas upaya Pemkab Bojonegoro dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efisiensi transaksi keuangan daerah, serta mendukung stabilitas ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.
Adapun penghargaan yang berhasil diraih Bojonegoro yakni:
1. Kabupaten/Kota dengan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I Tahun 2026 Tertinggi.
2. Kabupaten/Kota dengan Sinergitas Opsen Pajak Daerah Terbaik ke-3.
3. TPID Pendukung Program Kelancaran Mobilitas.
Raihan tiga penghargaan tersebut semakin strategis di tengah persiapan menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, yang diperkirakan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, aktivitas perdagangan, serta mobilitas perjalanan.
Pengendalian Inflasi Jadi Agenda Strategis
HLM tahun ini mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi, Percepatan Digitalisasi dan Akses Keuangan Berkelanjutan sebagai Fondasi Peningkatan Produktivitas dan untuk Menjaga Daya Beli Menjelang HBKN 2026.”
Forum tersebut menjadi ruang koordinasi strategis bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi, mempercepat digitalisasi, serta menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa menjaga stabilitas harga tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan stok bahan pokok. Kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga di tingkat konsumen juga harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Pemerintah tidak cukup hanya memastikan ketersediaan stok bahan pokok. Kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga di tingkat konsumen juga harus menjadi perhatian utama,” tegas Khofifah.
Ia mendorong pelaksanaan pasar murah secara terukur dengan melibatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Sinergi antardaerah juga perlu diperkuat agar distribusi komoditas pangan berjalan merata dan mampu mengantisipasi potensi gejolak harga.
Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital untuk memantau perkembangan harga dinilai penting agar pemerintah dapat merespons perubahan pasar secara cepat, tepat, dan terukur.
Mobilitas Nataru, Pasokan Pangan dan Energi Harus Terjamin
Selain pengendalian inflasi, kesiapan menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun juga menjadi perhatian dalam forum tersebut.
Khofifah meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Bank Indonesia, instansi vertikal, serta BUMN strategis seperti Bulog, Pertamina, dan PLN.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, mulai dari ketersediaan bahan pokok, pasokan BBM dan energi, layanan kelistrikan, hingga kelancaran transportasi.
Peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi selama Nataru harus diantisipasi secara matang agar tidak memicu hambatan distribusi, gangguan pasokan, maupun kenaikan harga kebutuhan pokok yang membebani masyarakat.
Khofifah juga mengingatkan agar penghargaan yang diterima pemerintah daerah tidak berhenti menjadi kebanggaan, tetapi harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik.
“Penghargaan merupakan bentuk pengakuan atas kerja bersama sekaligus dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Jadi Motivasi Tingkatkan Pelayanan dan Kinerja Daerah
Bagi Pemkab Bojonegoro, raihan tiga penghargaan di tingkat Jawa Timur tersebut menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat inovasi, serta memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Keberhasilan dalam elektronifikasi transaksi pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas tata kelola keuangan. Sementara capaian sinergitas opsen pajak daerah menjadi modal untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah.
Dukungan terhadap program kelancaran mobilitas juga menjadi bagian penting dalam menjaga aktivitas masyarakat, perdagangan, dan distribusi logistik, terutama menjelang pergantian tahun.
Pemkab Bojonegoro berkomitmen menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Timur melalui penguatan koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan, guna menjaga ketersediaan bahan pokok, mengendalikan harga, menjamin kelancaran distribusi, serta melindungi daya beli masyarakat.
Dengan torehan tiga penghargaan sekaligus, Bojonegoro tidak hanya mencatat prestasi di tingkat provinsi, tetapi juga dituntut menjaga konsistensi kinerja agar capaian tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (Prokopim)












