Bupati Bojonegoro Sampaikan 5 Raperda di Sidang Paripurna DPRD, Ini Daftarnya

beritakilat151
Whatsapp image 2026 09 24 at

Bojonegoro | beritakilat.id – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan Nota Penjelasan Bupati atas 5 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bojonegoro dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Bojonegoro, Rabu (23/9/2026).

Berikut 5 Raperda yang disampaikan:

1. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa

Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan profesionalisme kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, serta mewujudkan pelayanan yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

2. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Urgensi perubahan ini karena pada tahun 2027 terdapat 155 desa dari 419 desa se-Kabupaten Bojonegoro yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa dan pengisian anggota BPD karena masa baktinya berakhir.

3. Raperda tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas)

Perda ini diperlukan untuk menjawab kebutuhan hukum, antara lain penyesuaian regulasi nasional, kejelasan tugas dan wewenang, penguatan mekanisme kerja sama, serta penguatan peran satuan perlindungan masyarakat.

4. Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP/CSR)

Pemkab Bojonegoro berupaya menyelaraskan penyelenggaraan TJSP dengan arah kebijakan pembangunan daerah, program prioritas pemerintah daerah, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat agar manfaatnya lebih nyata dan berkelanjutan.

5. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bojonegoro Tahun 2024-2044

Pembangunan industri merupakan bagian penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

RPIK merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman pembangunan sektor industri selama dua dekade ke depan. Penyusunannya menjadi kebutuhan bagi Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan transformasi struktural ekonomi dari ketergantungan pada sektor migas menuju industrialisasi non-migas yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global.

“Saya berharap, RPIK Tahun 2024-2044 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi dapat diimplementasikan secara konsisten melalui program dan kegiatan yang terukur serta diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan industri di tingkat nasional maupun provinsi,” tegas Bupati Wahono.

Penulis: HeryEditor: Sella