Proyek TPT Widang Tuban Jadi Sorotan! Tanpa Papan Proyek, K3 Dipertanyakan, Material Menumpuk Ancam Pengendara

File 00000000ccc882118a8a43fe58309aca

TUBAN | Beritakilat.id – Pelaksanaan proyek pembangunan Tanggul Penahan Tanah (TPT) di jalan poros Widang–Rengel, tepatnya di Dusun Nawangan, Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, menuai sorotan tajam. Proyek yang disebut merupakan pekerjaan Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan dikerjakan oleh kontraktor Timbul Jaya itu diduga menyisakan sejumlah persoalan serius.

Mulai dari tidak terlihatnya papan informasi proyek, pekerja yang diduga mengabaikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), minimnya pengamanan lokasi pekerjaan, tumpukan material di sepanjang jalan, hingga dugaan ketidaksesuaian spesifikasi bangunan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana tanggung jawab kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas dalam memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan?

Berdasarkan pantauan di lokasi pada Jumat (20/11/2026), proyek yang diinformasikan memiliki volume panjang sekitar 700 meter dengan tinggi 2 meter itu tidak terlihat dilengkapi papan informasi pekerjaan.

Tidak adanya papan informasi proyek membuat masyarakat tidak dapat mengetahui secara langsung nilai kontrak, sumber anggaran, nomor pekerjaan, waktu pelaksanaan, maupun identitas penanggung jawab kegiatan.

Padahal, proyek yang menggunakan anggaran negara wajib mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki hak untuk mengawasi penggunaan uang negara.

Jangan sampai keterbukaan informasi hanya menjadi slogan, sementara di lapangan masyarakat justru kesulitan mendapatkan informasi dasar mengenai proyek yang dikerjakan.

Persoalan berikutnya menyangkut penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas pembangunan tanpa menggunakan APD secara lengkap. Bahkan, pekerja yang melakukan pemecahan batu terlihat tidak mengenakan sepatu keselamatan (safety shoes).

Padahal, pekerjaan tersebut memiliki risiko tinggi. Serpihan batu, material keras, dan benda berat dapat menyebabkan cedera serius apabila pekerja tidak dilengkapi perlindungan yang sesuai.

Kondisi ini patut menjadi perhatian serius. Kontraktor tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga wajib memperhatikan keselamatan setiap pekerja.

Pertanyaannya, apakah pengawasan K3 benar-benar berjalan? Siapa yang memastikan pekerja mendapatkan perlindungan sesuai standar keselamatan konstruksi?

Jangan menunggu terjadi kecelakaan kerja baru kemudian dilakukan evaluasi.

Hal yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah kondisi pengamanan di sekitar lokasi proyek. Tidak terlihat pemasangan garis pembatas atau pengaman proyek (barricade line) yang memadai.

Selain itu, tumpukan material proyek di sepanjang jalan juga menjadi persoalan yang perlu segera ditangani. Apabila material tersebut tidak ditata dan diamankan dengan baik, keberadaannya berpotensi mengganggu ruang gerak kendaraan dan membahayakan pengguna jalan.

Risikonya semakin besar ketika malam hari. Minimnya penerangan jalan membuat tumpukan material maupun area pekerjaan berpotensi sulit terlihat oleh pengendara yang melintas.

Kondisi ini bukan persoalan sepele. Jalan poros Widang–Rengel merupakan akses masyarakat yang tetap digunakan selama pekerjaan berlangsung.

Lantas, siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan akibat minimnya pengamanan dan penataan material proyek?

Kontraktor pelaksana dan pihak pengawas harus segera melakukan evaluasi. Pemasangan rambu peringatan, pembatas proyek, pengaturan material, serta penerangan atau tanda reflektif harus menjadi perhatian utama.

Sorotan berikutnya tertuju pada dugaan ketidaksesuaian ukuran konstruksi. Ketinggian bangunan TPT yang sedang dikerjakan diduga belum mencapai 2 meter sebagaimana volume yang diinformasikan.

Dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pengukuran langsung oleh tenaga teknis berwenang dengan mengacu pada gambar kerja, spesifikasi teknis, dan dokumen kontrak.

Warga juga mempertanyakan kualitas pengerjaan karena terdapat kondisi material dan area pekerjaan yang terendam air. Mereka khawatir metode pemasangan batu yang dilakukan tidak menghasilkan konstruksi yang kuat dan tahan lama.

SN, salah seorang warga setempat, mengaku menyayangkan kondisi pengerjaan proyek tersebut.

“Coba dilihat proyek bangunan seperti itu apakah bisa kuat dan tahan lama. Karena dalam pengerjaan material terendam air, tetapi tetap saja dikerjakan dan dipasang batu-batu tersebut,” ungkap SN.

Kekhawatiran warga tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pihak pelaksana dan pengawas. Sebab, pembangunan TPT tidak cukup hanya terlihat selesai secara fisik. Kualitas konstruksi harus benar-benar memenuhi spesifikasi dan mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

Sejumlah dugaan persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur, konsultan pengawas, serta instansi terkait diminta segera turun langsung ke lokasi.

Ada beberapa hal yang harus dijelaskan dan diperiksa secara terbuka:

1. Mengapa papan informasi proyek tidak terlihat terpasang?
2. Apakah penerapan K3 dan penyediaan APD bagi pekerja sudah sesuai ketentuan?
3. Mengapa pembatas dan rambu pengamanan proyek tidak terlihat memadai?
4. Apakah tumpukan material sudah ditata dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan?
5. Apakah tinggi dan panjang bangunan sesuai dengan spesifikasi serta dokumen kontrak?
6. Apakah metode pengerjaan dan kualitas material sudah memenuhi standar teknis?
7. Sejauh mana konsultan pengawas menjalankan tanggung jawab pengawasan di lapangan?

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak berwenang harus melakukan evaluasi dan mengambil tindakan sesuai ketentuan, termasuk meminta perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi.

Jangan sampai proyek yang dibiayai uang rakyat justru menjadi pekerjaan yang menyisakan persoalan keselamatan, kualitas, dan transparansi.

Setiap rupiah anggaran pembangunan harus menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kontraktor harus bertanggung jawab, konsultan pengawas harus bekerja profesional, dan instansi pemberi pekerjaan tidak boleh lepas tangan.

Pengawasan proyek tidak boleh hanya sebatas laporan administrasi maupun tanda tangan di atas kertas. Pengawasan harus dibuktikan melalui pemeriksaan nyata terhadap pekerjaan di lapangan.

Masyarakat berhak mengetahui apakah proyek tersebut benar-benar dikerjakan sesuai perencanaan atau justru terdapat ketidaksesuaian yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor Timbul Jaya maupun Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi terkait sejumlah dugaan dan keluhan tersebut.

Redaksi Beritakilat.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada kontraktor Timbul Jaya, konsultan pengawas, maupun Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Publik berhak mendapatkan penjelasan, bukan sekadar janji bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.