Ancaman Banjir Mengintai, Banggar DPRD Bojonegoro Soroti RAPBD 2027: Anggaran Harus Tepat Sasaran

IMG 20261114 WA0056

BOJONEGORO | Beritakilat.id – Ancaman banjir saat musim penghujan menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Badan Anggaran (Banggar) DPRD meminta agar penyesuaian anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan mendesak, terutama penanganan banjir dan pembenahan infrastruktur.

Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat kerja lanjutan antara Banggar DPRD Bojonegoro bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di Ruang Banggar DPRD Bojonegoro, Kamis (12/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, didampingi Wakil Ketua Sahudi, Mitro’atin, Bambang Supriyono, dan Ahmad Supriyanto. Sejumlah anggota Banggar serta jajaran pemerintah daerah turut hadir dalam pembahasan tersebut.

Usai rapat, Abdulloh Umar menyampaikan bahwa pembahasan RAPBD 2027 masih berada pada tahap penyesuaian. Sebelumnya, masing-masing komisi DPRD telah melakukan pembahasan bersama OPD mitra kerja. Hasil pembahasan itu selanjutnya menjadi bahan evaluasi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) terbaru yang diajukan pemerintah daerah.

Menurutnya, setiap perubahan maupun pergeseran alokasi anggaran harus dilakukan secara hati-hati, memiliki dasar hukum yang jelas, serta mempertimbangkan kebutuhan riil dan skala prioritas pembangunan daerah.

Penanganan Banjir Tak Boleh Diabaikan,
Memasuki musim penghujan setelah kemarau panjang, DPRD menilai pemerintah daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir. Sektor Sumber Daya Air (SDA) menjadi salah satu bidang yang membutuhkan perhatian khusus, terutama terkait fungsi drainase, pengendalian aliran air, dan penanganan titik-titik rawan genangan.

Kawasan perkotaan maupun sejumlah wilayah lainnya dinilai memiliki potensi terdampak banjir apabila persoalan infrastruktur pengairan tidak diantisipasi sejak dini.

“Sekarang sudah memasuki musim hujan. Setelah musim kemarau cukup panjang, ada banyak hal yang bisa menimbulkan banjir, terutama di wilayah kota maupun daerah lainnya. Karena itu, perlu ada penyesuaian anggaran untuk mengantisipasinya,” jelas Abdulloh Umar.

Selain sektor SDA, penyesuaian anggaran juga menjadi perhatian pada OPD yang membidangi infrastruktur, di antaranya Dinas Cipta Karya, Bina Marga, dan Sumber Daya Air.

DPRD menghendaki agar alokasi anggaran pada sektor tersebut mampu menjawab persoalan infrastruktur yang selama ini membutuhkan penanganan, sekaligus mendukung pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Program Kurang Prioritas Dievaluasi, Anggaran Dialihkan,
Di tengah kebutuhan pembangunan yang cukup besar, Banggar DPRD juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan yang masih memungkinkan untuk dioptimalkan perlu dievaluasi agar tidak terjadi pemborosan anggaran.

Hasil efisiensi tersebut diharapkan dapat dialihkan untuk membiayai program yang lebih mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.

“Penyesuaian efisiensi itu memperhatikan program-program kegiatan dengan melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Hasilnya bisa dialokasikan untuk program-program yang menjadi prioritas,” tegasnya.

Banggar DPRD berharap penyusunan RAPBD 2027 tidak hanya berorientasi pada besaran alokasi belanja, tetapi juga memperhatikan ketepatan sasaran, urgensi program, serta manfaat yang dihasilkan.

Dengan demikian, setiap rupiah anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar menjawab persoalan masyarakat.

Pembahasan RKA terbaru dijadwalkan berlanjut hingga malam hari dan kembali dilaksanakan pada hari berikutnya sebelum memasuki tahapan persetujuan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027.

Kini, tantangannya adalah bagaimana pemerintah daerah menerjemahkan hasil pembahasan tersebut menjadi kebijakan anggaran yang konkret. Penanganan banjir, perbaikan infrastruktur, dan pelayanan publik harus menjadi prioritas yang terukur, bukan sekadar tercantum dalam dokumen perencanaan.