Bupati Bojonegoro Tegaskan CSR Harus Berdampak Nyata, Perda TSP Mulai Disempurnakan

IMG 20261028 WA0613

BOJONEGORO l Beritakilat.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memperkuat tata kelola tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) agar kontribusi dunia usaha memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut dibahas dalam *Focus Group Discussion* (FGD) lanjutan mengenai perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) yang digelar di Hotel GDK, Rabu (28/10/2026).

Pembahasan ini difokuskan pada penyempurnaan regulasi, terutama memperjelas pembagian peran pemerintah daerah, perusahaan, Forum TSP, dan Tim Fasilitasi TSP. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi agar program CSR lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran.

Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa keberhasilan CSR tidak cukup diukur dari besarnya dana yang disalurkan perusahaan. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan perubahan positif yang dapat dirasakan secara langsung.

“Yang perlu kita utamakan adalah masyarakat. Perusahaan tentu akan mendapatkan manfaat ketika program CSR dilaksanakan dengan tepat, karena hubungan yang baik dengan masyarakat dan lingkungan sekitar juga mendukung keberlangsungan usaha perusahaan,” ungkap Setyo Wahono.

Menurutnya, program CSR perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan warga serta kondisi lingkungan di sekitar perusahaan. Dengan demikian, hubungan antara dunia usaha dan masyarakat dapat terjalin secara harmonis, sekaligus menciptakan manfaat yang saling menguntungkan.

Pemkab Bojonegoro berharap perubahan Perda TSP mampu menjadi landasan bagi pelaksanaan CSR yang lebih terencana dan berkelanjutan. Kejelasan aturan diperlukan agar setiap pihak memahami tanggung jawabnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan program.

Melalui koordinasi yang lebih kuat, kontribusi berbagai perusahaan diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri. Program CSR perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah agar dukungan sektor swasta dapat memberikan dampak lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain memperkuat koordinasi, transparansi menjadi salah satu aspek penting yang ditekankan dalam pembahasan perubahan regulasi tersebut. Setiap program diharapkan memiliki tujuan yang jelas, sasaran penerima manfaat yang terukur, serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi.

Bupati juga menekankan bahwa masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan. Warga perlu dilibatkan dalam memberikan masukan sekaligus menjalankan pengawasan sosial terhadap program yang dilaksanakan perusahaan.

“Selain itu, keterbukaan dalam perencanaan dan pelaksanaan program diperlukan agar masyarakat mengetahui tujuan, sasaran, serta hasil dari kontribusi yang diberikan perusahaan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat ikut memberikan masukan dan melakukan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan program,” tuturnya.

Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk memastikan program CSR benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Bentuk kontribusi perusahaan pun dapat dikembangkan dalam berbagai sektor, mulai dari pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga inovasi program sosial.

Pemkab Bojonegoro mendorong perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan sesaat, tetapi juga membangun program yang berkesinambungan. Dengan perencanaan yang matang dan evaluasi yang terukur, manfaat CSR diharapkan dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Penyelarasan program CSR dengan prioritas pembangunan daerah juga menjadi peluang untuk memperkuat keterlibatan sektor swasta dalam mendorong kemajuan Bojonegoro.

Melalui penyempurnaan Perda TSP, Pemkab Bojonegoro berharap tercipta tata kelola CSR yang lebih akuntabel, dengan pembagian peran yang jelas, koordinasi lintas sektor yang solid, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan program.

Pada akhirnya, keberhasilan CSR bukan sekadar tentang besarnya anggaran yang dikeluarkan perusahaan, melainkan sejauh mana kontribusi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat Bojonegoro.

(Prokopim)