Salurkan Hibah kepada 42 Lembaga Keagamaan, Wabup Bojonegoro Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

IMG 20261027 WA0287

BOJONEGORO l Beritakilat.id Beritakilat.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyalurkan bantuan hibah melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada 42 lembaga keagamaan. Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, mengingatkan seluruh penerima agar menggunakan dana bantuan sesuai peruntukan, tertib administrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Penjelasan Teknis Bantuan Hibah P-APBD 2026 di Ruang Partnership, lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh lembaga penerima memahami mekanisme pencairan, tata cara penggunaan anggaran, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) sesuai ketentuan yang berlaku.

Bantuan hibah tersebut menyasar 42 lembaga keagamaan, meliputi pondok pesantren, Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ), Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Taman Pendidikan Agama (TPA), madrasah diniyah, hingga tempat ibadah.

Dukungan ini diharapkan dapat membantu pengembangan sarana keagamaan sekaligus menunjang kegiatan pendidikan dan pelayanan keagamaan di tengah masyarakat.

Namun, Pemkab Bojonegoro menegaskan bahwa penerimaan bantuan tidak sekadar berkaitan dengan pencairan dana. Setiap lembaga wajib memastikan penggunaan anggaran sesuai rencana pengajuan serta memenuhi persyaratan administrasi dan pelaporan.

**226 Lembaga Telah Menerima Hibah APBD Induk**

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Bojonegoro juga memaparkan perkembangan pencairan hibah dari APBD Induk Tahun Anggaran 2026.

Dari total 293 lembaga yang tercatat sebagai penerima hibah APBD Induk, sebanyak 226 lembaga dilaporkan telah menerima pencairan. Sementara itu, 67 lembaga lainnya belum tercatat dalam realisasi pencairan berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut.

Data ini menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan penyaluran hibah sekaligus menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga penerima agar proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana hibah pemerintah.

Menurutnya, setiap penerima perlu memahami hak dan kewajibannya. Dana bantuan harus digunakan sesuai tujuan pengajuan, sedangkan seluruh dokumen administrasi dan laporan penggunaan anggaran harus disusun secara lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan.

Di tengah penyesuaian anggaran daerah, Pemkab Bojonegoro menyatakan tetap berkomitmen mendukung kebutuhan sarana keagamaan. Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga memprioritaskan program strategis lainnya, termasuk pelayanan kesehatan gratis dan penguatan sektor pertanian.

**Libatkan Aparat Penegak Hukum dan Inspektorat**

Untuk memperkuat pemahaman para penerima hibah, sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber dari sejumlah instansi, yakni Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Bojonegoro, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, serta Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Materi yang diberikan mencakup prosedur dan persyaratan pencairan dana, mekanisme penggunaan bantuan, serta penyusunan LPJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Para peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya kejujuran, kelengkapan dokumen, ketepatan waktu pelaporan, dan kepatuhan terhadap peraturan bupati yang berlaku.

Keterlibatan berbagai instansi tersebut diharapkan dapat membantu pengurus lembaga memahami tata kelola hibah secara menyeluruh sekaligus meminimalkan kesalahan administrasi maupun penyimpangan penggunaan anggaran.

Melalui sosialisasi ini, Pemkab Bojonegoro berharap seluruh penerima mampu mengelola bantuan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, dana hibah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kebutuhan lembaga keagamaan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

(Prokopim)

**Beritakilat.id – Cepat, Dasyat, Akurat**