BOJONEGORO l Beritakilat.id – Sikap arogan diduga ditunjukkan Ketua Yayasan TK Nurul Ummah 18, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro. Ia mengusir wartawan yang hendak konfirmasi terkait proyek pembangunan sekolah tanpa papan informasi.
Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (3/10/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Awak media datang baik-baik untuk menanyakan sumber dana pembangunan, apakah dari Dana Revitalisasi, Pokir Dewan, atau sumber lainnya.
Bukannya mendapat penjelasan transparan, wartawan justru mendapat perlakuan tak sopan dari Ketua Yayasan berinisial Kholil yang juga dikenal sebagai tokoh agama setempat.
Dengan nada tinggi berbahasa Jawa, ia membentak: “Aku gak ngerti urusan ngunuku, urusanku iki cuma dongo, mire metu kabeh kono!” _(Saya tidak tahu urusan itu, urusan saya hanya berdoa, keluar kalian semua!)_
Sikap tersebut sangat disayangkan. Sebagai Ketua Yayasan sekaligus tokoh agama yang disapa “Mbah Yai”, seharusnya ia memberi contoh keterbukaan, bukan antikritik dan mengusir tamu.
Padahal pertanyaan wartawan sangat wajar. Pembangunan di lembaga pendidikan yang diduga menggunakan uang negara wajib transparan. Keterbukaan penting agar tidak muncul kecurigaan publik dan wali murid, jangan sampai dana pemerintah diklaim sebagai dana pribadi yayasan.
Tindakan menghalang-halangi tugas jurnalistik adalah pelanggaran serius. Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 18 ayat (1) disebutkan:
“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00.”
Atas kejadian ini, masyarakat dan insan pers di Bojonegoro mendesak Ketua PWI Bojonegoro, Dewan Pers, Kemenag Bojonegoro, dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan memberikan pembinaan.
Transparansi dana pendidikan adalah harga mati. Jika memang bersih, kenapa harus resah dan mengusir wartawan?
