Bojonegoro | beritakilat.id – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa status Kabupaten Layak Anak (KLA) tidak boleh berhenti sebagai wacana di atas kertas, melainkan harus diwujudkan secara nyata dalam pemenuhan hak-hak anak.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati dalam acara Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang digelar di Ruang Angling Dharma Lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (23/9/2026).
“Anak-anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh, sehat, dan menempuh pendidikan yang layak. KLA bukan sekadar tulisan maupun regulasi, tetapi kewajiban yang harus diwujudkan dalam setiap program dan kegiatan,” ujar Bupati Setyo Wahono.
Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan perspektif anak dalam setiap penyusunan kebijakan. Menurutnya, koordinasi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung masa depan anak-anak di Bojonegoro.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Hernowo Wahyutomo, menjelaskan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2026 hadir sebagai pedoman strategis dan dasar hukum yang mengikat bagi penyelenggaraan KLA.
“Penetapan perda ini menjadi pijakan agar penyelenggaraan KLA berjalan terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Pemenuhan hak anak membutuhkan sinergi lintas elemen, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, hingga lingkungan keluarga,” jelasnya.
Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, DP3AKB akan melanjutkan sosialisasi secara berjenjang hingga ke tingkat kecamatan dan seluruh jajaran perangkat daerah. Langkah ini dilakukan untuk menyamakan persepsi di lapangan, sehingga setiap kebijakan daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
