Fungsi Dewan Bandar Lampung Dinilai Cuma Jadi “Tim Hore”, Jarkot Serukan Mosi Tidak Percaya

IMG 20261120 WA0257

BANDAR LAMPUNG I Beritakilat.id — Kritik terhadap tata kelola anggaran dan kinerja pengawasan di Kota Bandar Lampung kian melebar. Jaringan Rakyat Kota (Jarkot) Bandar Lampung menilai rangkaian kebijakan anggaran yang menuai polemik di bawah kepemimpinan Wali Kota Eva Dwiana tidak lepas dari lemahnya fungsi kontrol Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.

Alih-alih menjalankan fungsi pengawasan serta anggaran secara kritis dan berpihak pada kepentingan publik, DPRD Kota Bandar Lampung justru dituding cuma menjadi “tim hore” dan dinilai “setali tiga uang” dalam meloloskan kebijakan anggaran yang disorot publik, mulai dari hibah ke instansi vertikal, alokasi program umroh yang melonjak hingga Rp68 miliar di APBD Murni dan Perubahan 2026, hibah Yayasan Sekolah Siger, karut-marut proyek di Dinas PU, hingga skema pembiayaan infrastruktur melalui utang PT SMI.

Fungsi Pengawasan Dipertanyakan di Tengah Polemik Anggaran
Dalam pandangan Jarkot, deretan kebijakan anggaran yang dinilai sarat persoalan tersebut seharusnya tidak dapat berjalan mulus tanpa persetujuan dan pembahasan bersama lembaga legislatif daerah. Karena itu, publik mendesak agar peran DPRD dalam setiap tahapan penyusunan maupun perubahan APBD dievaluasi secara terbuka.

“Selama ini anggaran yang menuai banyak tanda tanya publik, mulai dari hibah instansi vertikal, anggaran umroh yang membengkak, alokasi yang dinilai tidak tepat sasaran, hingga utang ke PT SMI, seolah melenggang tanpa koreksi tegas. Fungsi pengawasan dewan terlihat mandul, padahal mereka digaji dan dibiayai dari uang rakyat,” ujar Ketua Jarkot Bandar Lampung, Heriawan yang akrab disapa Bang Awan.

Menurut Jarkot, kondisi tersebut membuat masyarakat merasakan ketimpangan antara narasi pembangunan dengan prioritas anggaran daerah yang dinilai tidak menyentuh kebutuhan mendesak warga.

Imbauan Keras: Jangan Percaya Kisah Palsu Saat Kampanye
Menyikapi kekecewaan atas kinerja pengawasan yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, Jarkot menyampaikan imbauan terbuka kepada masyarakat Kota Bandar Lampung agar lebih kritis dan tidak mudah terbuai oleh janji manis maupun narasi kampanye politik.

“Kami mengajak dan mengimbau seluruh warga Bandar Lampung untuk tidak lagi percaya pada kisah-kisah palsu yang sering diobral saat masa kampanye anggota dewan. Janji membela rakyat dan mengawal uang rakyat sering kali hilang begitu duduk di kursi kekuasaan. Rakyat harus terus mengawal, mencatat, dan menagih pertanggungjawaban setiap wakil rakyat,” tegas Bang Awan.

Konsolidasi Menuju Aksi Nasional
Jarkot menegaskan bahwa kekecewaan terhadap mandeknya pengawasan di daerah semakin memperkuat tekad mereka untuk membawa berbagai persoalan tata kelola anggaran dan dugaan pelanggaran hukum di Bandar Lampung ke tingkat nasional.

Rencana aksi lanjutan lintas elemen—yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, nelayan, hingga buruh—ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) disebut akan terus dimatangkan sebagai bentuk tekanan publik agar seluruh kebijakan anggaran dan dugaan penyalahgunaan wewenang diperiksa secara menyeluruh dan transparan.