Setujui APBD Bojonegoro 2027, Fraksi PKB Beri Catatan Tegas: Dana Abadi Rp200 Miliar Harus Transparan

IMG 20261114 WA0019 768x576

BOJONEGORO | Beritakilat.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bojonegoro menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Namun, persetujuan tersebut tidak diberikan tanpa catatan. Fraksi PKB menyampaikan sejumlah rekomendasi penting yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, pemerataan pembangunan, perlindungan masyarakat kecil, hingga tata kelola Dana Abadi Daerah senilai Rp200 miliar.

Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, H. Ahmad Shofiyuddin, S.Pd., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD 2027, Jumat (13/11/2026).

Dalam penyampaiannya, Ahmad Shofiyuddin menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan daerah, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kualitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan desa, serta menggerakkan perekonomian daerah.

Menurutnya, kondisi kemampuan fiskal daerah yang mengalami penyesuaian menuntut pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas anggaran. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus terukur, tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

PAD Jangan Membebani Masyarakat Kecil.
Pada sektor pendapatan daerah, Fraksi PKB mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perluasan basis pajak dan retribusi, pemutakhiran data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta digitalisasi pembayaran.

Meski demikian, Fraksi PKB mengingatkan agar optimalisasi PAD tidak dilakukan dengan menambah beban masyarakat kecil, khususnya petani, pedagang pasar, pelaku UMKM, dan warga berpenghasilan rendah.

Peningkatan pendapatan daerah, kata Ahmad, seharusnya lebih diarahkan pada penertiban objek pajak yang belum terdata, pembenahan administrasi, serta perluasan sumber penerimaan yang potensial.

Digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi juga harus didukung validasi data yang akurat, peningkatan kompetensi aparatur, serta perlindungan data wajib pajak. Pemerintah daerah diminta menyampaikan laporan capaian PAD secara berkala kepada DPRD.

Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Pelayanan Dasar.
Pada sektor belanja, Fraksi PKB menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

Kesejahteraan pegawai, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga non-ASN perlu mendapat perhatian. Begitu pula pemerataan distribusi tenaga pendidikan dan kesehatan agar masyarakat di seluruh wilayah Bojonegoro memperoleh pelayanan yang adil.

Fraksi PKB juga menyoroti pembangunan infrastruktur agar benar-benar berdasarkan kebutuhan, urgensi, manfaat ekonomi dan sosial, serta konektivitas antarwilayah.

Pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai pembangunan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara kecamatan dan desa yang masih membutuhkan infrastruktur justru kurang mendapatkan perhatian.

Selain itu, percepatan realisasi belanja modal sejak awal tahun anggaran dinilai penting. Perencanaan teknis dan proses pengadaan barang maupun jasa harus diselesaikan lebih awal, tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan dan ketentuan yang berlaku.

BKKD dan Pilkades Serentak 2027 Jadi Perhatian,

Fraksi PKB turut menekankan pentingnya pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), hibah, serta pelaksanaan Pilkades Serentak 2027.

Pemerintah daerah diminta memastikan penyaluran bantuan kepada desa berjalan tertib, tepat sasaran, tidak menimbulkan persoalan hukum, dan dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.

Sementara itu, pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 harus dipersiapkan secara matang agar berlangsung aman, tertib, dan demokratis tanpa mengganggu kesinambungan pembangunan desa.

Fraksi PKB juga meminta program prioritas daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pengendalian inflasi, serta pengembangan UMKM.

Dukungan terhadap pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan keagamaan juga dinilai penting sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia di Bojonegoro.

Dana Abadi Rp200 Miliar Harus Transparan dan Tidak Digunakan untuk Belanja Rutin.

Salah satu sorotan utama Fraksi PKB adalah rencana pembentukan Dana Abadi Daerah senilai Rp200 miliar.

Fraksi PKB mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan regulasi yang mengatur tujuan pembentukan, kelembagaan pengelola, mekanisme investasi, pengamanan pokok dana, pemanfaatan hasil pengembangan, hingga pertanggungjawabannya.

Namun, Ahmad Shofiyuddin menegaskan bahwa pengelolaan dana abadi harus memiliki landasan hukum dan sistem tata kelola yang jelas, transparan, serta dibahas bersama DPRD.

Fraksi PKB memberikan penekanan khusus agar dana pokok sebesar Rp200 miliar tetap terjaga dan tidak digunakan untuk membiayai belanja rutin pemerintah daerah.

Sebaliknya, hasil pengembangan atau investasi dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan jangka panjang masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi rakyat.

Pemerintah daerah juga diminta menyampaikan laporan pengelolaan serta hasil investasi secara berkala kepada DPRD. Dengan demikian, penggunaan dana abadi dapat diawasi secara ketat dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Penurunan SiLPA Harus Diikuti Perbaikan Perencanaan.

Selain dana abadi, Fraksi PKB menyoroti proyeksi penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Menurut Fraksi PKB, kondisi tersebut harus diikuti pembenahan mendasar dalam perencanaan program, ketepatan penganggaran, pengendalian jadwal pengadaan, pengelolaan kas, serta pemantauan realisasi fisik dan keuangan.

Penyerapan anggaran, tegas Fraksi PKB, tidak boleh hanya mengejar tingginya angka realisasi. Kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap prosedur, dan manfaat langsung bagi masyarakat harus tetap menjadi prioritas.

Fraksi PKB juga meminta penguatan fungsi Inspektorat dan pengawasan internal untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan transparan, akuntabel, serta terbebas dari penyimpangan.

Laporan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan harus disampaikan secara berkala kepada DPRD. Ruang partisipasi publik juga perlu diperluas agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran daerah.

PKB Setujui APBD 2027 dengan Sejumlah Rekomendasi.

Menutup penyampaian pendapat akhirnya, Ahmad Shofiyuddin menegaskan bahwa persetujuan Fraksi PKB diberikan dengan harapan seluruh catatan dan rekomendasi tersebut benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Dengan mempertimbangkan jawaban pemerintah daerah, hasil pembahasan Badan Anggaran, serta komitmen penyempurnaan berbagai masukan DPRD, Fraksi PKB secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Perda.

Fraksi PKB berharap APBD 2027 tidak berhenti sebagai dokumen administratif dan keuangan semata. Lebih dari itu, anggaran daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menjaga pelayanan dasar, mempercepat pemerataan pembangunan desa, meningkatkan konektivitas wilayah, serta menggerakkan perekonomian rakyat.

Seluruh kebijakan anggaran tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Bojonegoro yang Bahagia, Makmur, dan Membanggakan.

Catatan redaksi: Sudut berita ini diperkuat dengan tiga isu utama: perlindungan masyarakat kecil dalam peningkatan PAD, pemerataan pembangunan, dan pengawasan Dana Abadi Daerah Rp200 miliar. Ini membuat berita lebih berbobot dan tidak sekadar mengulang pernyataan persetujuan fraksi.