Pengawasan Diperketat: Tujuh WNA Dideportasi Imigrasi Ngurah Rai karena Beragam Pelanggaran Keimigrasian

beritakilat151
IMG 20261104 WA0062

BADUNG l Beritakilat.id – Kantor Imigrasi Ngurah Rai melakukan deportasi terhadap tujuh warga negara asing (WNA) selama periode 26 hingga 30 Oktober 2026. Ketujuh WNA tersebut dikenai tindakan karena terbukti melanggar ketentuan keimigrasian, mulai dari dugaan penggunaan dokumen perjalanan palsu, penyalahgunaan izin tinggal, tidak memenuhi kewajiban administratif, hingga tinggal melebihi batas atau overstay.

Salah satu kasus yang mencolok dialami SP, pria asal India. Ia terungkap berusaha menggunakan paspor palsu saat pemeriksaan keimigrasian sebelum berangkat menuju Manila, Filipina, pada Rabu (14/10) dini hari. Hasil pemeriksaan menemukan SP memiliki dua paspor India dengan identitas berbeda dan terindikasi melakukan penggantian halaman biodata pada salah satu paspor tersebut. Atas hal itu, SP dideportasi pada Selasa (27/10).

Selain itu, IP asal Rusia yang memegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker dikenai deportasi karena terindikasi menyalahgunakan izin tinggal dengan melakukan kegiatan prostitusi. Ada pula WNA asal Australia berinisial CJD yang dipulangkan karena tidak memenuhi kewajiban administratif berupa pelaporan perubahan atau mutasi paspor serta izin tinggal setelah paspor lamanya kedaluwarsa. Sisanya sebanyak empat WNA dipulangkan paksa karena overstay.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, menegaskan bahwa pengawasan keimigrasian akan terus diperkuat secara intensif. Ia menyatakan bahwa pengawasan tidak hanya berfokus pada kesesuaian aktivitas WNA dengan izin tinggal yang dimiliki, tetapi juga mencakup keabsahan dokumen perjalanan yang digunakan.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Novyandri.

Seluruh WNA yang dideportasi telah dimasukkan ke dalam daftar penangkalan. Novyandri menambahkan bahwa penindakan ini merupakan wujud komitmen menjaga ketertiban umum di Bali, sejalan arahan Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko untuk menghadirkan pengawasan optimal serta penegakan hukum yang berkeadilan.

“Pengawasan akan terus diperketat guna menjaga ketertiban di Bali,” tutup Novyandri.