BOJONEGORO | beritakilat.id – Pemkab Bojonegoro terus mempercepat transformasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE menuju Pemerintah Digital PEMDI. Fokusnya kini bukan hanya kebijakan, tapi dampak nyata, kolaborasi antar instansi, dan kepuasan masyarakat.
Untuk itu Pemkab menggelar Penilaian Interviu Evaluasi Kinerja PEMDI secara daring oleh KemenPANRB, Senin (21/9/2026) di Command Center Gedung PIP. Hadir Dinas Kominfo, Inspektorat, Bagian Organisasi Setda, BKPP, dan undangan lainnya.
Sekda Bojonegoro Edi Susanto menyampaikan transformasi PEMDI dinilai dari 7 aspek dengan 20 indikator. Yaitu Tata Kelola dan Manajemen 10 persen, Penyelenggara 10 persen, Data 15 persen, Keamanan Siber 15 persen, Teknologi Digital 10 persen, Keterpaduan Layanan Digital 15 persen, dan Kepuasan Pengguna 25 persen.
“Penilaian Pemerintah Digital fokus pada dampak nyata bagi masyarakat. Mengukur kolaborasi antar instansi untuk keterpaduan layanan dan mengukur kepuasan masyarakat,” ujarnya.
Di tahun 2026 Pemkab menargetkan Indeks PEMDI 1,7 kategori cukup. Hasil Penilaian Mandiri sudah mencapai 1,97 kategori cukup, sementara Penilaian Dokumen oleh Tim Asesor di angka 1,23 kategori cukup. Pembinaan intensif terus dilakukan untuk memperkuat kesiapan daerah.
Sepanjang 2025 hingga 2026 sejumlah langkah sudah dilakukan. Di antaranya reviu arsitektur dan peta rencana SPBE, inventarisasi dan monitoring aplikasi OPD, inisiasi desain portal layanan terpadu, pendataan aplikasi yang bisa diintegrasikan datanya, serta peningkatan kapasitas SDM TIK lewat pelatihan dan sertifikasi.
Ke depan Pemkab fokus pada lima pilar. Yaitu pelayanan publik yang prima dan terpercaya, keterpaduan dan interoperabilitas data, peningkatan kematangan digital dan tata kelola, keamanan siber dan perlindungan data, serta efisiensi kerja birokrasi.
