JAKARTA | Beritakilat.id – Kabar mengejutkan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik. Mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo disebut masuk dalam daftar tiga tersangka yang ditetapkan Bareskrim Polri dalam perkara tersebut.
Penetapan itu, berdasarkan informasi dalam keterangan yang beredar, diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Selain Listyo Sigit, dua perwira tinggi Polri lainnya juga disebut terseret dalam perkara ini, yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Ketiganya diduga terlibat dalam aktivitas penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk nomor milik Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik mendalami dugaan penyalahgunaan sistem *Lawful Interception Management System* (LIMS). Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem tanpa melalui tahapan verifikasi dan prosedur hukum yang semestinya.
Penyadapan tersebut juga diduga tidak dilengkapi surat permohonan penyidik maupun laporan polisi (LP), serta tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Tak hanya itu, penyidik turut menelusuri dugaan perintah penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026. Dugaan penghapusan tersebut menjadi salah satu fokus penyidikan karena berpotensi berkaitan dengan upaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Perkara ini semakin menjadi perhatian karena sasaran dugaan penyadapan disebut tidak terbatas pada Presiden Prabowo Subianto.
Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga disebut masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran.
Untuk memperkuat pembuktian, Bareskrim telah memeriksa sedikitnya 10 saksi dan tiga saksi ahli. Penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.
Dalam perkara ini, ketiga tersangka disebut dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Salah satu ketentuan yang diterapkan memiliki ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Penyidikan masih terus berjalan. Bareskrim perlu mengungkap secara terang bagaimana dugaan penyadapan tersebut dilakukan, siapa yang memberikan perintah, siapa saja yang terlibat, serta ke mana hasil penyadapan tersebut digunakan.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan pelanggaran privasi, penggunaan sistem penyadapan, serta keamanan komunikasi kepala negara.
Publik kini menunggu transparansi penanganan perkara tersebut. Proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang disebut sebagai tersangka.












