BOJONEGORO | beritakilat.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat tata kelola keuangan desa. Penguatan ini menjadi pondasi mewujudkan kesejahteraan warga melalui pembangunan.
Kegiatan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa digelar di Ruang Partnership Lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (26/8/2026). Pesertanya seluruh kepala desa.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, pemantapan tata kelola desa harus berkelanjutan. Meski pengelolaan keuangan desa dilakukan tiap tahun, evaluasi tetap diperlukan agar kepala desa memahami aturan dan menjalankan tugas sesuai ketentuan.
“Kesalahan pasti ada. Yang penting kita tahu aturan yang benar. Kita sama-sama mendampingi kepala desa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengelolaan keuangan desa tidak hanya soal besar kecil anggaran. Tapi juga bagaimana anggaran direncanakan dan digunakan sesuai kebutuhan. Struktur APBD Kabupaten Bojonegoro juga berdampak pada alokasi dana yang diterima desa.
Karena itu diperlukan perencanaan matang. Apalagi tuntutan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan terus meningkat.
Dalam kegiatan ini, penguatan diberikan terkait pengelolaan APBDes, BKK Desa, dan tahapan pengelolaan keuangan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Kegiatan dibagi empat gelombang.
Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Mohammad Rohmadi menegaskan, perencanaan adalah kunci. Program harus disusun sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.
“Tidak perlu berlebihan, sesuai anggaran saja daripada terhutang dan jadi perkara,” tuturnya.
Ia mengingatkan, seluruh transaksi keuangan harus dicatat. Pengelolaan keuangan desa memakai basis kas. Saat uang diterima dan dikeluarkan harus tercatat.
“Uang satu rupiah pun harus dicatat agar tidak ada selisih,” jelasnya.
Penguatan ini juga untuk mitigasi hukum dan mendorong desa lebih tertib. Koordinasi dengan pihak terkait perlu dilakukan jika ada persoalan.
Selain keuangan, Pemkab juga mendorong program desa selaras dengan penanggulangan kemiskinan. Pemutakhiran data sosial ekonomi jadi dasar agar program tepat sasaran.
Dengan penguatan ini, pemerintah desa diharapkan lebih memahami aturan, jelas tugas dan tanggung jawabnya, serta tertib dalam mengelola BKK Desa.










