BALI | Beritakilat.id – Rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bina Posyandu Angkatan XI Tahun 2026 yang berlangsung selama tiga hari resmi berakhir. Kegiatan yang berpusat di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (Bapelkesmas) Dinas Kesehatan Provinsi Bali ini ditutup secara langsung oleh Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, pada Jumat (28/8/2026). Penutupan ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan bagi peserta terbaik dari total 111 peserta yang hadir dari Kabupaten Jembrana.
Dalam sambutannya, Ny. Putri Suastini Koster menyampaikan bahwa hingga pelaksanaan Angkatan XI ini, tercatat sudah ada sebanyak 1.257 pengurus Tim Pembina Posyandu yang telah mengikuti pelatihan. Para peserta yang telah dibekali pemahaman mengenai perluasan tugas—yang kini mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM)—diharapkan mampu menularkan ilmu yang didapat kepada seluruh kader di wilayah masing-masing.
“Apa yang diperoleh di sini, sosialisasikan hingga kader Posyandu yang bertugas di masing-masing banjar. Kalau apa yang diperoleh dalam Bimtek didiamkan, ya tidak akan ada gunanya,” tegas Ny. Putri Koster.
Terkait kendala anggaran yang sering menjadi hambatan, ia menyarankan agar jajaran Posyandu menjalin kerja sama dengan Dinas Kominfo di tingkat kabupaten maupun kota, sehingga proses penyebarluasan informasi dan pelatihan lanjutan dapat dilaksanakan secara daring yang lebih efisien.
Lebih lanjut, Ny. Putri Koster mengajak seluruh pengurus dan kader untuk memahami sepenuhnya transformasi kelembagaan, di mana Posyandu kini telah berstatus sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Tantangan utama saat ini adalah mengubah pola pikir masyarakat maupun kader sendiri yang selama ini menganggap Posyandu hanya sebatas tempat penimbangan balita.
“Kita harus cepat mengalihkan pemikiran bahwa saat ini ada bidang-bidang selain kesehatan yang menjadi tugas Posyandu,” cetusnya.
Ia juga menekankan agar kader tidak terbebani oleh kerumitan tugas baru sesuai enam SPM yang berlaku. Sebagai contoh, untuk bidang pekerjaan umum, kader tidak harus turun langsung melakukan perbaikan fisik jalan atau bangunan. Tugas utama kader adalah menyerap aspirasi warga serta mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian menyampaikannya dan berkoordinasi dengan pihak perangkat desa untuk penanganan lebih lanjut.
{Amin}












