BOJONEGORO l Beritakilat.id – Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 3 pada Oktober 2026, masa depan Persibo Bojonegoro kembali menjadi sorotan. Sejumlah perwakilan suporter mendatangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk menyampaikan aspirasi terkait keberlangsungan klub kebanggaan masyarakat Bojonegoro tersebut.
Audiensi digelar pada Jumat (18/9/2026) dan dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, jajaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora), serta Kepala Satpol PP Bojonegoro.
Dalam pertemuan tersebut, suporter menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian, mulai dari dukungan pendanaan, promosi klub, pemanfaatan fasilitas publik hingga keberlanjutan pembangunan stadion.
Salah satu pembahasan utama menyangkut status Persibo sebagai klub profesional. Dengan status tersebut, pembiayaan klub tidak lagi dapat mengandalkan APBD dan harus ditopang melalui sumber pendanaan lain, termasuk pihak swasta.
Di tengah persiapan menghadapi Liga 3, suporter berharap perusahaan milik daerah (BUMD) dapat mengambil bagian dalam mendukung kebutuhan Persibo.
Pemkab Bojonegoro menyatakan terbuka terhadap upaya mendukung keberlangsungan Persibo. Namun, dukungan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Pemkab juga menyoroti belum adanya komunikasi maupun pengajuan proposal resmi dari manajemen Persibo terkait kebutuhan pendanaan klub.
Pemerintah daerah menyebut dapat membantu menjembatani Persibo dengan calon sponsor maupun pihak terkait lainnya apabila manajemen klub menyampaikan kebutuhan secara resmi melalui proposal dan prosedur administrasi yang sesuai.
Promosi Persibo lewat Videotron
Selain persoalan pendanaan, suporter mengusulkan pemanfaatan videotron yang tersebar di sejumlah wilayah kecamatan untuk membantu mempromosikan Persibo.
Informasi mengenai jadwal pertandingan, agenda klub maupun kegiatan Persibo diharapkan dapat lebih mudah diketahui masyarakat sehingga atmosfer dukungan terhadap klub semakin luas.
Pemkab menjelaskan bahwa videotron tersebut merupakan fasilitas milik negara. Oleh karena itu, pemanfaatannya tetap membutuhkan permohonan resmi dari pihak yang memiliki legalitas, baik manajemen klub maupun lembaga suporter yang resmi.
Suporter juga menyampaikan usulan terkait penjualan merchandise Persibo. Salah satunya meminta agar Bupati menerbitkan surat edaran yang mewajibkan ASN membeli jersey orisinal Persibo.
Namun, usulan tersebut tidak dapat diterapkan dalam bentuk kewajiban.
Bupati Setyo Wahono menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengeluarkan kebijakan yang memaksa ASN membeli produk tertentu karena pembelian jersey merupakan bagian dari aktivitas bisnis.
Meski demikian, pemerintah tetap dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan dan membeli merchandise resmi Persibo sebagai bentuk dukungan terhadap klub.
Stadion Belum Jadi Prioritas
Persoalan stadion juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam audiensi. Suporter mempertanyakan kelanjutan pembangunan stadion yang diharapkan dapat menjadi markas representatif bagi Persibo Bojonegoro.
Pemkab Bojonegoro menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas pembangunan.
Anggaran daerah disebut mengalami penurunan menjadi sekitar Rp6,2 triliun. Dalam kondisi tersebut, sejumlah sektor vital menjadi perhatian utama pemerintah, termasuk pelayanan kesehatan gratis melalui rumah sakit dan puskesmas serta pembenahan Pasar Kota yang dinilai berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, pembangunan stadion baru belum menjadi prioritas utama Pemkab Bojonegoro.
Pemerintah daerah menilai fasilitas stadion yang tersedia masih dapat dimanfaatkan. Opsi yang lebih memungkinkan adalah melakukan perbaikan dan revitalisasi stadion secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
Audiensi tersebut menjadi ruang bagi suporter dan pemerintah daerah untuk membahas secara langsung sejumlah persoalan yang dihadapi Persibo menjelang kompetisi Liga 3.
Dukungan terhadap Persibo tetap terbuka, namun sejumlah langkah, khususnya terkait pendanaan dan pemanfaatan fasilitas pemerintah, harus ditempuh melalui mekanisme administrasi serta ketentuan yang berlaku. (Prokopim)
