BOJONEGORO – Kabar gembira datang untuk 19 desa di Kabupaten Bojonegoro, tahun 2025 ini, desa-desa tersebut bakal menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan total anggaran mencapai Rp 2,116 miliar.
Bantuan ini dialokasikan untuk mendukung tiga program unggulan Pemprov Jatim, yakni Jatim Puspa, Pemberdayaan BUM Desa, dan Desa Berdaya. Tujuannya tak lain adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi lokal.
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa program BKK Desa ini akan bersinergi penuh dengan berbagai program pemberdayaan yang sudah dijalankan oleh Pemkab Bojonegoro.
Mulai dari, GAYATRI (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri), Domba Sejahtera, KOLEGA (Kolam Lele Keluarga), E-Bakul (Ekonomi Berkembang Usaha Lokal).
“Semoga kolaborasi ini bisa berjalan lancar, transparan, dan akuntabel sebagai upaya nyata penanggulangan kemiskinan,” ujar Setyo Wahono dalam acara sosialisasi Program Jatim Puspa yang digelar di Partnership Room Lt. 4 Kantor Pemkab Bojonegoro, Rabu (9/07/2025).
Menurut Kepala Dinas PMD Bojonegoro, Machmudin, BKK Desa tahun ini akan menyasar 19 desa di 16 kecamatan.
Berikut sebaran wilayahnya:
Kecamatan: Ngraho, Tambakrejo, Ngasem, Balen, Kedungadem, Kepohbaru, Temayang, Baureno, Dander, Malo, Padangan, Purwosari, Sekar, Bojonegoro, Kapas, dan Kalitidu.
Rincian Anggaran:
6 desa untuk Program Jatim Puspa: Rp 702,87 juta
8 desa untuk Pemberdayaan BUM Desa: Rp 800 juta
5 desa untuk Desa Berdaya: Rp 500 juta
BOP Kabupaten: Rp 114 juta.
Program ini tak cuma soal kucuran dana. Nantinya, desa-desa penerima juga akan mendapatkan beragam pelatihan keterampilan dan kewirausahaan sebagai bentuk pendampingan penguatan ekonomi lokal.
“Tujuannya agar desa penerima bisa mandiri dan masyarakatnya naik kelas pendapatan di tahun berikutnya,” terang Machmudin.
Bantuan BKK Desa ini merupakan bagian dari strategi graduasi Program Keluarga Harapan (PKH). Artinya, desa dan keluarga yang dulu penerima manfaat kini diharapkan naik level menjadi pelaku usaha produktif.
Melalui pendekatan kolaboratif antara Pemprov Jatim dan Pemkab Bojonegoro, masyarakat desa akan semakin diperkuat untuk menghadapi tantangan ekonomi dan menciptakan kemandirian sosial secara berkelanjutan. (yen)